Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru sukses mencetak prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 dengan nilai 93,57 Kategori AA (Sangat Memuaskan). Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Drs. H. Muhammad Amin, M.Si., dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2026 di Ruang Noerhadi Magetsari, Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
“Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru tidak hanya bergerak maju, tetapi juga berkomitmen menghormati setiap jejak langkah sejarah” ujarnya.
Apresiasi berskala nasional bertepatan dengan Peringatan Hari Kearsipan ke-55 yang mengusung tema “Empowering the Future: Kearsipan untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045“. Momentum ini menjadi dorongan penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi mewujudkan ekosistem kearsipan digital yang berkelanjutan demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan akuntabel.
“Tentu capaian luar biasa ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan sinergi dari seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Kedepan, kita harus terus memperkuat kolaborasi dan penguatan digitalisasi pengelolaan arsip, termasuk memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD),” tambahnya.
Penghargaan tertinggi diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen tinggi unit kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan di Pekanbaru dalam mengelola dokumen negara secara tertib, sistematis, dan sesuai mandat peraturan perundang-undangan. Standar tata kelola yang ketat tersebut diterapkan guna menjamin setiap arsip yang dihasilkan memiliki autentisitas, reliabilitas, serta kredibilitas yang tinggi.
“Diharapkan prestasi ini menjadi pemantik motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi baru dalam pengelolaan arsip. Penyelenggaraan kearsipan yang prima adalah fondasi utama kita dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat,” pungkasnya.
