Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemerintah daerah kabupaten/kota berhasil meraih peringkat XV nasional dengan nilai 90,98 dan kategori AA “Sangat Memuaskan”, berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Dr. Mego Pinandito, M.Eng., kepada Wakil Wali Kota Pekanbaru, H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch., dalam acara Workshop Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) bagi Pemerintah Daerah yang digelar di Jakarta, 20 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Kepala ANRI menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan kearsipan internal oleh setiap Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, audit kearsipan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Agar penyelenggaraan kearsipan di daerah berjalan sesuai aturan, pengawasan kearsipan internal wajib dilakukan oleh LKD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip di setiap OPD sudah sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan,” ujar Dr. Mego Pinandito.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Drs. H, Muhammad Amin, M.Si, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata dari komitmen seluruh OPD dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib administrasi, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
“Pengelolaan arsip memiliki peran strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan efisien pastinya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Amin menambahkan bahwa seluruh OPD di Kota Pekanbaru telah berperan aktif memperkuat tata kelola arsip berbasis elektronik serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan arsiparis. “Melalui penguatan kearsipan digital, kita memastikan setiap dokumen pemerintahan tersimpan aman, mudah diakses, dan berdaya guna untuk mendukung kebijakan publik,” tutupnya.
